Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Berkala

Peraturan Bupati Grobogan yang mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Daftar lengkap informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh BKPSDM Kabupaten Grobogan

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik di lingkungan BKPSDM Kabupaten Grobogan

Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur Verifikasi dan Akurasi Informasi sebelum dipublikasikan

Standar Operasional Prosedur Dokumentasi dan Pengarsipan Informasi Publik PPID BKPSDM

Surat Keputusan Kepala BKPSDM Nomor 800/SK-PPID/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Atasan PPID BKPSDM Kabupaten Grobogan

Dokumen Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Grobogan Periode 2021–2025

Dokumen Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja, yaitu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap instansi pemerintah atau Badan Publik. Dokumen ini merupakan turunan langsung dari Renstra (Rencana Strategis) lima tahunan untuk menjabarkan program kerja dan anggaran secara lebih mendetail dalam satu tahun ke depan.

Rencana Strategis, yaitu dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh setiap instansi pemerintah atau Badan Publik. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) yang menentukan arah kebijakan, program, kegiatan, dan target yang ingin dicapai oleh instansi tersebut dalam jangka menengah.

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BKPSDM Tahun Anggaran 2025

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen resmi yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran di setiap instansi pemerintah. Dokumen ini mengikat secara hukum bagi setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Satuan Kerja (Satker) dalam menjalankan roda keuangan organisasi.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) disusun sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan pemenuhan kewajiban atas amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.